RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Anggota MPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengatakan, Sidang Tahunan MPR merupakan moment kebangsaan yang sangat penting. Karena itu, pidato yang disampaikan presiden dalam Sidang Tahunan MPR itu benar-benar memberi makna yang dalam kepada bangsa dan negara. 

“Presiden dalam pidato, kita harap mampu memberi motivasi yang kuat kepada rakyat tentang apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi pertarungan global ini”, ujarnya dalam diskusi bertema ‘Optimalisasi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR’, di Media Center Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Iskan menegaskan, presiden sebagai pemimpin harus bisa menyakinkan rakyat. Ia mempunyai visi, misi, dan cita-cita besar. Pidato yang disampaikan harus mempunyai daya ungkit yang besar.

"Presiden harus menyampaikan visi-visi besar terhadap bangsa ini ke depan. Jangan bicara hal yang remeh-temeh yang tidak punya daya ungkit yang sangat besar. Bukan lagi hal-hal yang sifatnya cuma  selfie-selfie kemana-mana," tegasnya.

Iskan menyebut ada dua masalah penting yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, mengkonsolidasikan antara konsep demokrasi dan kesejahteraan. Demokrasi yang ada menurutnya belum substantif. Untuk itu dirinya mengharap agar demokrasi yang ada berupa demokrasi substantif yang mampu menghadirkan demokrasi yang mensejahterakan rakyat.

Masalah kedua, menyelesaikan hubungan antara nasionalisme dan agama (Islam). Keduanya harus menyatu. Selama ini ada anggapan di masyarakat seolah-olah kalau orang Islam itu tidak nasionalis dan kalau dia nasionalis tidak Islam. 

Sekretaris Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaonan Daulay juga mengkritisi penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR selama ini hanya terlihat seremonial tahunan dan dinilainya tidak efektif.

"Jadi, jangan hanya seremonial tahunan dan saya kira tentu sangat tidak efektif itu. Hanya sekedar menunjukkan kalau presiden datang ke MPR. Biasanya kan hanya itu saja. Presiden sekali setahun datang ke MPR ini dan itu sudah kita bangga-banggakan bahwa ada pidato presiden seperti ini dan lain sebagainya," kata Saleh.

Menurut Saleh, Sidang Tahunan MPR itu jangan hanya berlangsung 2 jam. Hanya diisi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pidato presiden dan setelah itu bubar.

Apalagi kata Saleh, dalam Sidang Tahunan itu tidak boleh melakukan interupsi. "Jadi sungguh sangat tidak efektif  untuk bangsa ini," kata Saleh.

Dia menyarankan agar Sidang Tahunan MPR itu diisi dengan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan melalui Tap-Tap MPR yang sudah ada dan masih berlaku.

Menurut Saleh, masih Tap MPR yang masih berlaku, tetapi sekarang tidak begitu berbunyi dibandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah.

Pada hal katanya, dalam sistem tata urutan perundang-undangan, Tap MPR  itu berada di antara undang-undang dasar 45 dan undang-undang.

Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta; Lely Arrianie, dalam kesempatan tersebut menyebut, untuk mengoptimalkan ST MPR, langkah yang paling penting adalah mengoptimalkan lebih dahulu anggota DPR dan DPD. 

“Memberdayakan wakil rakyat lebih dahulu sehingga mereka tahu tugas dan fungsinya”, ucapnya. 

Reporter: Syafril Amir

Editor : Moralis